Ketika Daerah Mengikuti Keputusan Pusat
| |
|
DUMAI(DP)-Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis premium dan solar yang akan diumumkan oleh Pemerintah Pusat, dalam aplikasi penggunaan atau yang mendapatkan BBM tersebut harus diatur sehingga penyalurannya tepat sasaran. “Saya tak bisa mengatakan mendukung atau menolak kenaikan BBM yang akan diumumkan pemerintah tersebut, karena itu semua merupakan kebijakan pusat. Sedangkan daerah sifatnya hanya mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan tersebut dan menjalakan sesuai aturan,”kata Prapto Sucahyo Politisi Partai Demokrat Kota Dumai, Senin (17/6).
Dia menilai setakat ini realisasi program BBM subsidi tak tepat sasaran, lain itu kurangnya kesiapan pemerintah dalam menerapkan programkan BBM non subsidi. Kenapa demikian ? Sebab, lihat saja mobil-mobil pengangkut CPO dan turunannya yang lalu lalang di Kota Dumai seluruhnya menggunakan solar subsidi.
Hal ini sudah tidak benar, seharusnya mereka menggunakan BBM solar non subsidi sebab mereka masuk dalam golongan pengusaha yang nota bene sudah mapan dalam perekonomian.
“Seharusnya mobil itu tak menggunakan BBM subsidi melainkan non subsidi, pertanyaannya, setakat ini pemerintah masih belum menyediakan pompa pengisian BBM khusus non subsidi tersebut serta pengawasan di sejumlah SPBU tak ada sehingga mereka tetap saja menggunakan BBM subsidi. Kalau begini yang terjadi, subsidi BBM yang seharusnya untuk masyarakat miskin justru dinikmati oleh masyarakat mampu,”jelas Prapto yang juga anggota DPRD Dumai ini.
Lain itu, karyawan PT Chevron PT Pertamina serta pemerintah daerah yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi atau premium tetapi realisasinya mereka masih menyusui BBM yang disubsidi pemerintah. Hal ini sangat ironis sekali, posisinya hak-hak orang miskin dirampas oleh orang kaya. Sebab BBM subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin jutru dinikmati oleh mobil-mobil mewah jenis mercy,fortuner, camry yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang ekonominya mapan.
Kalau BBM subsidi ingin tepat sasaran realisasinya perlu pengawasan dan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan pompa pengisian BBM non subsidi. Sama halnya dalam penerapan minyak tanah non subsidi kepada masyarakat.(wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar